Liputan6.com, 자카르타에서는 Wakil Presiden Ma’ruf Amin의 Orang Hilang 및 Korban Tindak Kekerasan(KontraS) menerbitkan catatan evaluasi bertepatan dengan empty tahun masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo(Jokowi)에 액세스할 수 있습니다. Jokowi-Ma’ruf disebut telah melencenng jauh dari constitusi dandemkrasi.
Jokowi-Ma’ruf dinilai telah menutup Pemerintahan dari jangkauan publik, salah satunya mengenai penunjukkan penjabat (Pj) Gubernur yang dianggap tidak transparan kepada publik.
바카쥬가
“Sebagai 콘텐츠, setidaknya dalam dua tahun terakhir kami menyoroti langkah 대통령 Joko Widodo lewat Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tito Karnavian yang begitu serampangan dalam mengangkat Penjabat(Pj kepala daerah),” kata Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, di Kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Jumat(2023년 10월 20일).
Secura normatif, kata dimas, konstitusi memandatkan agar kepala daerah dilih searademkratis. Sayangnya, dalam beberapa kesempatan penunjukan dan pengangkatan kepala daerah, baik gubernur, wali kota ataupun bupati, telah melanggar aspek akuntabilitas publik.
“Posesnya tak memperhatikan prinsip-prinsip 책임, 참여, 예측 가능성 및 투명성. Ratusan Pj kepala daerah telah diangkat tanpa proses pelibatan publik yang maksimal,” kata Dimas.
그렇군요, 이해 상충이 발생했습니다. Pj kepala daerah juga menguat. Misalnya, kata Dimas, terlihat pada penunjukan Nana Sudjana, seorang purnawirawan Polri yang menjabat Inspektur Utama Setjen DPR RI 및 merangkap jabatan sebagai Pj gubernur Jawa Tengah sejak 2023년 9월 5일.
“Kedekatan Nana dapat Dimaknai sebagai salah satu dugaan upaya mengamankan agement politik menuju pemilu 2024 mengingat Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung suara,” ujar Dimas.
Menurut Dimas, kebijakan itu juga menunjukkan adanya pelanggaran konstitusional. This mana seorang perwira TNI-Polri aktif menempati posisi Pj kepala daerah melanggar sejumlah ketentuan, mulai dari Undang-undang (UU) TNI, UU Polri, UU ASN, dan UU Pemilihan Kepala Daerah.
이제 이 책에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 알아볼 시간입니다. 이 사실에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그리고 페넬리티안이 있고, 그렇게 하면 이런 일이 발생합니다.
Jokowi-Ma’ruf dinilai berupaya menutup jalannya pemerintahan dari pengawasan 및 intervensi publik. 이 사람은 서로 다른 옵션과 전략을 가지고 있으며 최소 숫자도 다릅니다.
“Dalam berbagai udang-undang bahkan watak otoritarian begitu mengemuka terlihat dari langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja sebagai produk inkonstitusional bersyarat, ” terang 디마스.
대조적으로, 시대상으로 볼 때, 조코위마루프 시대에는 막강한 행정권과 독재적 합법주의를 사용하기 위해 규제적이고 낡을 필요가 없습니다. Jokowi-Ma’ruf dianggap melanggengkan praktik pemimpin otoriter atau otokratis.
그렇지 않으면 사람들은 한밤중에 갇혀 있을 때 종종 한밤중에 앉아 있습니다. Pasalnya, ujar dia, watak antikritik negara masih tercermin kental dalamtindakan Brutal yang dilakukan aparat di lapangan.
Lebih lanjut, KontraS juga menyoroti Undang-Undang ITE yang dipandang telah menjadi momok utama dalam kebebasan berpendapat di ruang digital. Sayangnya, UU ITE takunjung direvisi, sehingga terus memakan korban setiap tahunnya.
“Adapun bentuk-bentuk penyerangan digital seperti 해킹, 신상 털기 및 프로파일링 terus berlanjut tanpa ada proses pengungkapan serta penindakan tegas,” kata dia.
Pribadi의 Kepentingan Politik에 대한 Salahgunakan BIN
그렇기 때문에 이용 가능한 콘텐츠를 민주화하고 활용하는 것이 가능합니다. Jokowi-Ma’ruf disebut Berambisi tinggi melangsungkan pembangunan di beberapa daerah yang penerapannya tak berimbang terhadap dan penjaminan ruang hidup masyarakat.
“Terlebih lagi, arahan presiden yang berupaya untuk memfokuskan penyelesaian Proyek Nasional Strategy(PSN) di 2023 및 2024 Telah berelasi lurus dengan timbulnya berbagai bentuk pelanggaran HAM kepada masyarakat,” kata dia.
그러다 보니 집에서 할 수 있는 일과 내용을 개편하기 위한 일도 많고 정기적인 안건도 많다. 터키어 메뉴에서 Oleh Jokowi의 Bad Intel Negara(BIN)를 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.
“지능은 국가 시스템에 어떠한 손상도 일으키지 않습니다. Sayangnya, penyalahgunaan instrumen intelijen untuk kepentingan politik presiden, salah satunya dengan memata-matai partai politik,” kata Dimas의 향기.
