Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menekankan pentingnya sinergi antara BPS dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam membangun data kependudukan yang akurat, terstandar, dan terintegrasi. Menurut Ateng, kerjasama ini menjadi kunci dalam mewujudkan konsep Satu Data Indonesia dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Kolaborasi antara BPS dan Dukcapil sudah dimulai sejak Sensus Penduduk 2020 dengan menggabungkan data kependudukan dari Dukcapil dengan hasil verifikasi lapangan secara langsung.
Ateng juga mengungkapkan langkah strategis BPS dalam membangun Statistik Hayati dan mengelola Data Tunggal Sistem Evaluasi Nasional (DTSEN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN menjadi basis data tunggal yang harus dipadankan dengan data Dukcapil dan diperkaya dengan variabel tambahan untuk kepentingan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Selain itu, BPS juga telah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memanfaatkan data terintegrasi dalam pemeringkatan penerima bantuan sosial. Sinergi dengan PLN, pemerintah daerah, dan instansi lainnya juga dilakukan untuk memperkaya variabel data sesuai dengan kebutuhan lintas sektor.
Ateng menegaskan bahwa kualitas data penting untuk dipertahankan melalui pemutakhiran berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pengecekan langsung ke lapangan dan kerjasama dengan lintas kementerian atau lembaga. Komunikasi intensif BPS dengan Dukcapil juga menjadi fokus dalam menjaga kekonsistenan data.
Dengan data kependudukan yang terintegrasi, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk merumuskan kebijakan berdasarkan bukti. Ateng optimis bahwa berbagai kebijakan, termasuk bantuan sosial dan perencanaan pembangunan, akan menjadi lebih tepat sasaran dengan dukungan data yang terintegrasi. Melalui kerjasama dengan Dukcapil, diharapkan data yang semakin lengkap dapat menjadi dorongan untuk berbagai kebijakan pemerintah.
