Mayoritas publik menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berdasarkan hasil survei lembaga Ethical Politics. Tingkat kepuasan publik mencapai 77,73 persen, dengan mayoritas responden merasa puas terhadap kinerja Pemprov DKI. Survei tersebut juga mengukur kepuasan berdasarkan kualitas kepemimpinan, dengan 78,12 persen responden puas terhadap Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam menyerap aspirasi serta 76,41 persen responden puas terhadap komitmen kampanye Pramono-Rano Karno. Namun, tingkat kepuasan terendah berkaitan dengan transparansi anggaran.
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menjelaskan bahwa aspirasi yang diserap selama kontestasi pilkada telah direalisasikan. Selain itu, survei juga menyoroti pengetahuan responden terhadap program quick wins Pramono-Rano. Program pemutakhiran Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan program yang paling dikenal, diikuti oleh program CCTV di pemukiman dan program gratis masuk Ancol, TMII. Dilihat dari sisi kepuasan, program pemutakhiran KJP mendapat respons positif, sementara program pengendalian inflasi pangan menjelang Idulfitri memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah.
Survei dilakukan mulai 19-26 Mei dengan melibatkan 1.280 partisipan menggunakan metode stratified random sampling. Selain itu, survei sebelumnya yang dilakukan oleh Litbang Kompas juga menunjukkan kepuasan mayoritas masyarakat terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta. Sekitar 57 persen responden menyatakan puas dan 7,5 persen menyatakan sangat puas, namun terdapat sebagian responden yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja tersebut.
