Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, telah menimbulkan kontroversi setelah menyangkal peristiwa perkosaan massal yang terjadi selama Peristiwa Mei 1998. Meskipun mengklaim bahwa tidak ada bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa tersebut, pernyataan Fadli secara tegas dikritik oleh berbagai pihak, termasuk koalisi masyarakat sipil dan lembaga independen Komnas Perempuan. Mereka menilai bahwa penyangkalan Fadli merupakan upaya manipulasi sejarah dan menyudutkan usaha mengungkap kebenaran atas tragedi kemanusiaan yang terjadi saat itu, khususnya terkait kekerasan terhadap perempuan.
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang terdiri dari 547 pihak baik organisasi maupun individu, mengecam pernyataan Fadli sebagai bentuk pengaburan fakta penting terkait pelanggaran HAM berat. Mereka juga menyoroti bahwa pernyataan tersebut mencoba menghilangkan narasi yang signifikan dalam ruang publik. Laporan akhir dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk setelah peristiwa Mei 1998, menunjukkan keberadaan kekerasan seksual sebagai salah satu aspek dari peristiwa tersebut.
TGPF melakukan serangkaian kerja untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa 13-15 Mei 1998, dengan memverifikasi data, melakukan wawancara, dan menyusun rekomendasi kebijakan. Mereka menemukan bahwa kekerasan seksual terjadi di dalam rumah, di jalan, dan di tempat usaha selama kerusuhan tersebut. Mayoritas kasus perkosaan merupakan gang rape, di mana korban diperkosa oleh beberapa orang secara bergantian. Selain itu, TGPF juga menelusuri korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah peristiwa Mei 1998, termasuk kasus di daerah Medan dan Solo. Meskipun tidak semua korban berasal dari etnis Cina, sebagian besar korban kekerasan seksual dari peristiwa ini adalah perempuan etnis Cina, yang menunjukkan adanya kekerasan lintas kelas sosial dalam peristiwa ini.
