Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi program yang berdampak langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saya datang ke sini termasuk melihat kebijakan kementerian yang berdampak langsung kepada rakyat daripada kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Anas melanjutkan, “Kami melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Menteri KKP ini sangat bagus, langsung berdampak menggerakkan ekonomi rakyat, yang akhirnya menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan reformasi birokrasi berdampak.”
Salah satu program yang dilaksanakan oleh KKP adalah penyerahan hasil rampasan negara kepada beberapa pemerintah daerah seperti di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, KKP juga intensif mendorong program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Kabupaten Banyuwangi.
Anas menyatakan bahwa Kementerian PANRB diberi tugas oleh Presiden Jokowi, salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga, serta mengukur nilai reformasi birokrasi (RB) berdasarkan sejumlah kriteria seperti dampaknya pada penurunan angka kemiskinan serta pengangguran.
Menurutnya, pemberian kapal tangkap ikan hasil rampasan negara dapat memberikan dampak yang luar biasa, mulai dari peningkatan jumlah tangkapan ikan hingga roda perekonomian, khususnya kelompok nelayan, dapat berjalan dengan lancar.
Anas juga mengapresiasi langkah KKP dalam memberikan program-program yang bermanfaat kepada masyarakat.
Diharapkan bahwa hal-hal tersebut dapat diperluas dan dikembangkan sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa kapal ikan tersebut berasal dari barang rampasan yang sudah ditetapkan pengadilan menjadi milik negara.
KKP memiliki kebijakan yang disebut ‘Tangkap-Manfaat’, yaitu dengan menyerahkan kapal tersebut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.
“Dahulu kapal rampasan tersebut ditenggelamkan. Namun sekarang, kami berbicara dengan kejaksaan untuk menyumbangkan kapal-kapal tersebut kepada nelayan yang masih menggunakan kapal tradisional. Setelah selesai diproses, kami serahkan kepada pemerintah daerah untuk nelayan,” ujar Trenggono.
Trenggono menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini adalah bagaimana penegakan hukum dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan.
Banyuwangi menjadi salah satu prioritas yang mendapatkan hibah kapal hasil rampasan untuk diserahkan kepada nelayan.
“Dengan pengelolaan kapal oleh nelayan Banyuwangi, ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkasnya.
