REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi menyatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS memiliki potensi untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan untuk bersatu sangat kecil.
“Iya, jika mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Namun, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, apakah mereka dapat bersatu di luar pemerintahan, kemungkinannya kecil,” kata Arya saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).
Arya melihat bahwa PDI Perjuangan dan PKS sebenarnya memiliki logika yang berbeda-beda untuk mencapai checks and balances guna membentuk pemerintahan yang demokratis. Dengan adanya mekanisme checks and balances ini, setiap lembaga negara bisa saling mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya, sesuai dengan semangat reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.
Arya juga menyamakan PDI Perjuangan dan PKS dengan minyak dan air yang tidak bisa bercampur. “Karena dari segi ideologi, jarak antara keduanya terlalu jauh, seperti minyak dan air. Itu akan sulit dan rumit,” ungkapnya.
Oleh karena itu, menurutnya, kemungkinan terbesar bagi kedua partai ini adalah berada di luar pemerintahan dan berjalan secara independen. Hal ini juga dapat menarik pemilih yang tidak mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
“Kemungkinan terbesar adalah kedua partai ini berada di luar pemerintahan, namun tetap independen, mereka akan tetap mengkritik pemerintah dan menarik pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran,” ujar Arya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa persatuan kedua partai ini sebagai oposisi memiliki peluang yang sangat kecil. Karena dibutuhkan motivasi besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti memiliki ideologi dan platform politik yang sejalan.
“Namun, jika PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan, mereka dapat dengan mudah bersatu meskipun memiliki perbedaan ideologi yang besar,” katanya.
Ia menekankan bahwa persatuan kedua partai tersebut didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian, di mana setiap partai merasa terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
“PDI Perjuangan dan PKS memiliki perbedaan ideologi dan posisi politik yang jauh,” katanya.
Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.
Sumber: Antara
