Jakarta – Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai ke akarnya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dianggap masih menjadi musuh bersama bangsa yang harus dimusnahkan dari negeri ini.
Ganjar berjanji untuk meninjau kembali berbagai regulasi yang berpotensi menciptakan praktik-praktik haram tersebut. Caranya adalah dengan memperkuat lembaga pengawasan dan integritas aparat penegak hukum. “Saya bersama Prof Mahfud akan proaktif dalam memastikan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).
Program kampanye sengaja dimulai dari ujung timur dan barat Indonesia untuk menegaskan keseriusan Ganjar-Mahfud dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka bertekad untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tanpa ada hal tersebut. “Kebersihan pribadi dan komitmen kerja kami selama ini menjadi senjata yang sangat penting. Karena kami tidak akan mungkin berhasil membasmi korupsi jika tangannya tidak kuat dan pedang yang digunakan berkarat,” ujar Ganjar.
Selain itu, ia mengatakan bahwa pasangannya, yaitu Mahfud, sudah tidak perlu diragukan lagi keberaniannya dalam membongkar berbagai kasus besar. Mulai dari kasus Ferdy Sambo hingga kejanggalan transaksi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Jadi, kami adalah paket komplet, bersih, dan berani. Dua kualitas penting untuk menyikat mafia hukum dan KKN yang sudah mengakar di Indonesia. Kami akan membersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.
Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi di sektor publik pada 180 negara dan teritori. Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012.
Mahfud MD mengungkapkan bahwa reformasi harus menjadi pijakan dalam pembenahan sistem agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. “Mas Ganjar dan saya bertekad memajukan Indonesia Timur dan akar persoalan yang harus diberantas adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN harus dijadikan sebagai musuh bersama,” ujar Mahfud.
Ia pun mengungkapkan strategi dalam pembenahan sistem untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas, mengoptimalkan proses digitalisasi birokrasi untuk menguatkan sistem pengawasan, dan meningkatkan transparansi proses. Kemudian, perbaikan standar operasional prosedur (SOP) internal untuk membentuk budaya kerja yang mendukung proses reformasi hukum. Terakhir, menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum selama bekerja dan setelah pensiun.
Selain itu, perbaikan dalam komitmen keberlanjutan juga diperlukan oleh Indonesia. Meskipun Mahfud menyinggung pemerintahan saat ini yang mungkin tidak mendukung pihaknya. “Itu cara kita berjuang sehingga tidak frontal memotong yang sudah berjalan, tetapi juga tidak membabi buta pokoknya dilanjutin aja, nggak bisa, harus dievaluasi. Terutama dibuat pentahapan-pentahapan dan penyusuaian dengan kebutuhan baru,” ujar Mahfud.
Politisi Partai Nasdem Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memerlukan perubahan. Dia memastikan Anies Baswedan akan melakukan perubahan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. “Anies Baswedan adalah capres yang membawa pesan perubahan. Dia menyadari makna perubahan dan penerapannya dalam kebijakan bagi rakyat Indonesia,” ucap dia.
Ia mengatakan, permasalahan sosial yang terlihat di depan mata adalah permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Oleh karena itu, perubahan yang dibawa Anies Baswedan menyentuh permasalahan sehari-hari. “Konsep perubahan yang dibawa olehnya menyentuh keseharian kita, mendekatkan pemimpin dengan masalah rakyatnya,” kata dia.
