Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menganggap perlu dilakukan audit dan forensik terhadap sistem keamanan dan server Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait dugaan bocornya 204 juta data daftar pemilih tetap (DPT) dan penjualan data tersebut oleh peretas.
“Masih perlu audit dan forensik terhadap sistem dan server KPU ini guna memastikan titik serangan peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari website KPU tersebut,” kata Pratama Persadha melalui percakapan WhatsApp kepada Antara di Semarang, Selasa malam.
Menurut Pratama, jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan status admin, hal ini tentu saja sangat berbahaya pada Pemilu 2024 karena bisa saja akun tersebut digunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara.
“Ini tentunya akan mencederai pesta demokrasi, bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional,” kata Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC.
Pratama juga menyebutkan bahwa sampai saat ini, KPU RI belum memberikan tanggapan resmi terkait kebocoran data pemilih di forum BreachForums. Sambil melakukan investigasi, tim IT KPU perlu melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut.
Pratama juga mengemukakan hal itu terkait dengan klaim seorang peretas dengan nama anonim Jimbo yang meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Sebelumnya, pada tahun 2022 peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU.
Kali ini akun anonim Jimbo tersebut juga membagikan 500.000 data contoh yang dia dapatkan pada salah satu postingan-nya di situs BreachForums. Jimbo juga membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
Jimbo juga menyebutkan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta terdapat beberapa data yang terduplikasi. Setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data, jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan,” ujar Pratama.
Di dalam data tersebut, terdapat beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, nomor KK, nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta kodefikasi TPS.
Tim CISSReC juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sampel yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sampel yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS, tempat pemilih terdaftar.
“Jimbo menawarkan data tersebut seharga 74.000 dolar Amerika Serikat atau hampir setara Rp1,2 miliar,” kata Pratama.
