Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dirinya mempelajari kebijakan hunian layak dari Wali Kota New York Zohran Mamdani. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah program hunian mixed-use yang ditujukan bagi warga tidak mampu.
“Saya dalam hal ini (hunian layak) terus terang belajar ke dia tentang bagaimana mengatur tentang hunian layak,” ujar Pramono dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia di Balai Kota, Jakarta Pusat, yang ditayangkan pada Jumat (2/10).
Menurut Pramono, program Mamdani mengembangkan gedung bertingkat yang menggabungkan berbagai fungsi dan menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Konsep tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan Jakarta yang menghadapi persoalan keterbatasan akses terhadap tempat tinggal layak.
Masalah hunian bukan hanya soal ketersediaan
Pramono menyebut ketersediaan hunian layak di Jakarta sebenarnya tidak kalah dibandingkan New York. Namun, ia menilai persoalan utama di Jakarta terletak pada pelaksanaan dan ketertiban pengelolaannya.
Ia menyoroti praktik penghuni yang menyewakan atau menjual kembali unit rumah yang telah mereka terima. Akibatnya, warga yang semestinya memperoleh hunian tersebut justru tidak menempatinya.
“Masyarakat yang sudah mendapatkan rumah yang layak kemudian disewakan atau diperjualbelikan kepada yang lain, kalau di Jakarta itu luar biasa. Sehingga orang yang berhak untuk mendapatkan hunian banyak tidak ditempati,” kata Pramono.
Persoalan serupa, menurut dia, terjadi di Rumah Susun Jagakarsa. Sejumlah warga yang sebelumnya tinggal di area tempat pemakaman umum dipindahkan ke rusun tersebut karena lokasinya dinilai cukup strategis. Pemerintah kemudian memberikan hunian itu secara gratis selama periode tertentu, yakni enam bulan atau satu tahun.
Namun, Pramono mengatakan, setelah proses pemindahan berlangsung, banyak unit justru ditempati oleh orang yang bukan penerima awal. “Ketika kita pindahkan, kemudian kita berikan gratis ada yang enam bulan, ada yang satu tahun, ternyata banyak yang kemudian tinggal adalah bukan warga yang kita berikan kesempatan untuk meninggali itu,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, ia menginstruksikan dinas terkait melakukan penertiban. Pembenahan diarahkan terutama pada sistem administrasi agar pendataan dan pengelolaan penghuni berjalan lebih tertib, rapi, transparan, serta terbuka.
Rencana pengembangan rusun di Jakarta
Pramono menyatakan akan memperkuat kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Ia mengatakan agenda tersebut akan menjadi salah satu fokus yang dikerjakan secara sungguh-sungguh selama sisa masa kepemimpinannya.
Langkah itu juga tercermin dalam usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun yang disampaikan Pramono pada Agustus lalu. Ranperda tersebut mengatur pengembangan rumah susun yang terintegrasi dengan sekolah, pasar, fasilitas layanan, dan transportasi publik.
“Penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan berkeadilan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” kata Pramono dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/8).
Sasaran kebijakan itu juga diperluas untuk menjangkau Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), yakni kelompok dengan pendapatan di atas kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi masih memiliki keterbatasan daya beli untuk mengakses hunian komersial.
Isu hunian layak juga menjadi perhatian Mamdani sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai wali kota New York. Pada Maret lalu, melalui akun Instagram resminya, Mamdani memperlihatkan dirinya menerima secara langsung keluhan dari para penyewa hunian.
