Presiden Prabowo Subianto melantik Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10). Pelantikan tersebut mengakhiri kekosongan kursi penasihat Istana yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara
Prosesi pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta. Dalam laporan mengenai agenda tersebut, Presiden Prabowo disebut akhirnya mengisi kembali Dewan Pertimbangan Presiden setelah posisi penasihat Istana tidak terisi selama hampir dua tahun.
Rentang kekosongan itu menjadi konteks utama dalam pelantikan kali ini. Selama hampir dua tahun, kursi yang berkaitan dengan Dewan Pertimbangan Presiden berada dalam keadaan kosong. Presiden kemudian melantik anggota dewan tersebut pada Jumat, 2 Oktober.
Pelantikan ini menempatkan Dewan Pertimbangan Presiden kembali dalam susunan kelembagaan di lingkungan Istana. Namun, informasi yang tersedia dalam laporan tidak merinci nama-nama anggota yang dilantik maupun jumlah anggota dewan.
Pengisian setelah hampir dua tahun kosong
Keputusan Presiden Prabowo untuk melantik Dewan Pertimbangan Presiden menjadi perkembangan penting karena dilakukan setelah masa kekosongan yang cukup panjang. Fakta tersebut membedakan pelantikan ini dari agenda rutin, mengingat kursi penasihat Istana sebelumnya tidak terisi selama hampir dua tahun.
Lokasi pelantikan di Istana Negara juga menegaskan bahwa agenda tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan resmi kepresidenan. Tidak ada keterangan lain yang dicantumkan mengenai rangkaian acara, isi sumpah atau keputusan yang menyertai pelantikan.
Laporan itu berfokus pada momen ketika Presiden Prabowo melantik Dewan Pertimbangan Presiden. Nama-nama pejabat yang menerima pelantikan, latar belakang mereka, serta tugas yang akan dijalankan setelah pengangkatan tidak dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
Dengan pelantikan pada Jumat (2/10), kekosongan kursi penasihat Istana yang disebut telah berlangsung hampir dua tahun resmi berakhir. Agenda tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan Presiden Prabowo sebagai pihak yang melantik Dewan Pertimbangan Presiden.
