Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, telah meminta kepada fraksi NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). Surya Paloh menginstruksikan hal tersebut agar dilakukan dengar pendapat guna memperjelas maksud dari OTT KPK. Menekankan bahwa partainya mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK, Surya Paloh juga menyayangkan adanya ‘drama’ dalam OTT tersebut.
Ia menegaskan bahwa partainya tidak akan berubah sikap dalam mendukung penegakan hukum, namun juga meminta proses tersebut dilakukan tanpa drama-drama yang seolah-olah menjadi fokus utama sebelum penegakan hukum dilakukan. Surya Paloh mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah yang seharusnya diterapkan dalam setiap proses penegakan hukum.
Abdul Azis ditangkap KPK setelah mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan, dan dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dimintai keterangan. Operasi tangkap tangan KPK juga melibatkan tujuh orang di tiga lokasi yang berbeda, dengan penyitaan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah. OTT dilakukan terkait dugaan suap terkait peningkatan kualitas rumah sakit dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
KPK telah membuka suara terkait OTT yang dilakukan. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa OTT dilakukan sesuai undang-undang dan SOP yang berlaku. KPK sudah memulai penyelidikan sejak awal tahun terkait kasus di Kolaka. Informasi tambahan dari terduga lainnya memperkuat bahwa Abdul Azis juga harus diamankan.
