Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, merespons perintah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kader partai untuk mendukung Pemerintah Prabowo Subianto. Instruksi ini disampaikan Megawati dalam acara Bimbingan Teknis Anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP di Bali. Jokowi menjawab dengan singkat bahwa setiap partai memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya.
Perintah dari Megawati untuk mendukung Pemerintahan Prabowo diberikan segera setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mendapat amnesti dari kasus suap PAW DPR RI. Amnesti ini diberikan Prabowo menjelang Kongres PDIP di Bali. Meskipun demikian, Jokowi tidak mengomentari acara Kongres PDIP tersebut, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan internal partai.
Jokowi menegaskan bahwa Presiden memiliki hak-hak istimewa, seperti memberikan remisi, grasi, amnesti, dan abolisi sesuai dengan Undang-undang Dasar ’45. Dia yakin bahwa Presiden Prabowo telah mempertimbangkan berbagai hal sebelum memberikan amnesti kepada Hasto dan seribu lebih terpidana lainnya. Jokowi juga menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, yang harus dihormati.
