Dalam acara berlangsungnya peringatan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli), Presiden Prabowo Subianto mengecam keras praktik korupsi dalam perdagangan beras di Indonesia. Presiden menegaskan komitmennya untuk memberantas perusahaan-perusahaan yang memalsukan dan menaikkan harga beras subsidi. Menurut Prabowo, praktik ini telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahunnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan kekecewaannya terhadap perusahaan-perusahaan industri beras yang melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Ia menyinggung tentang subsidi yang telah diberikan untuk bibit, pupuk, pestisida, dan bahan bakar untuk peralatan pertanian, namun beras yang dihasilkan kemudian dijual dengan harga yang jauh di atas harga pasar sebagai “beras premium.” Prabowo menekankan bahwa hal ini tidak adil dan merugikan rakyat.
Presiden juga mengungkapkan bahwa 212 perusahaan penggilingan beras telah terbukti melakukan praktik yang merugikan rakyat. Ia meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut mengembalikan keuntungan yang diperolehnya melalui cara yang tidak jujur. Prabowo menegaskan bahwa praktik ini bukan hanya salah, namun merupakan tindakan kriminal yang merampok rakyat dan melanggar konstitusi.
Prabowo menjelaskan bahwa kerugian yang timbul akibat praktik ini seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan publik yang vital. Ia menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum harus segera dilakukan oleh Kepala Kepolisian dan Jaksa Agung.
Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah-langkahnya didasari oleh mandat konstitusi yang mengatur tentang pengendalian sektor-sektor vital yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa aksi ini bukan semata-mata atas keinginan pribadi, namun merupakan perintah dari konstitusi.
