Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti agar Pancasila bisa menjadi salah satu mata ujian nasional. Usulan ini disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menurut Yudian, usulan ini bertujuan untuk menghadirkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang pernah ada di masa Orde Baru (Orba).
PMP merupakan mata pelajaran yang menggantikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) pada tahun 1975. Namun, saat Kurikulum 1994 diberlakukan, PMP diubah kembali menjadi PPKn. Setelah reformasi 1998, terjadi beberapa pergantian mata pelajaran terkait, dari PPKn menjadi Pendidikan Pancasila, dan saat ini menjadi PKn (Pendidikan Kewarganegaraan).
Yudian juga menjelaskan bahwa BPIP telah menerbitkan Buku Teks Utama Pendidikan Ideologi Pancasila untuk digunakan oleh guru dan murid. Buku tersebut ditulis dalam 24 buku yang diperuntukkan bagi siswa dan guru. Terdapat buku untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
Selain cetak, Buku Teks Utama Pendidikan Ideologi Pancasila juga tersedia dalam bentuk digital. Harga buku tersebut juga diberi batasan tertinggi agar dapat diakses oleh masyarakat. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa ujian nasional dengan format baru akan diadakan pada November 2025 untuk siswa SMA/sederajat, sementara bagi siswa SD dan SMP baru akan dilaksanakan tahun 2026. Ujian ini bukan menjadi penentu kelulusan, namun memiliki makna sebagai evaluasi.
