Pada tanggal 3 Juli 2025, Kementerian Kesehatan RI melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025 secara virtual dengan tema “Kolaborasi Stakeholder: Akselerasi Transformasi dan Penguatan Kebijakan Kesehatan.” Forum ini bertujuan sebagai platform penting untuk mengumpulkan masukan dari publik dalam penyusunan Roadmap Kebijakan Kesehatan 2025–2029, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Prof. Asnawi Abdullah, selaku Kepala BKPK, menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang relevan dan bermanfaat. Ia menegaskan bahwa setiap investasi harus memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.
Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber utama yang membahas strategi dari berbagai sektor, serta mengadakan diskusi mendalam mengenai enam sasaran strategis Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Acara ini diikuti oleh 950 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, hingga masyarakat yang peduli akan kesehatan.
Rekomendasi yang dihasilkan dari forum ini akan menjadi landasan dalam penyusunan Peta Jalan Reformasi Kebijakan Kesehatan 2025–2029. BKPK berkomitmen untuk melibatkan masukan publik sebagai bagian integral dari kebijakan yang responsif dan inklusif. Semoga dengan semangat kolaborasi, Forum Nasional 2025 dapat menghasilkan kebijakan kesehatan yang strategis, implementatif, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
