Eliminasi malaria di Tanah Papua masih terhambat oleh rendahnya komitmen pemerintah daerah. Provinsi Papua masih menjadi episentrum malaria nasional, dengan 90 persen kasus berasal darinya. Plt Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, MPH, menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah untuk menanggulangi masalah ini, terutama karena mobilitas penduduk antar provinsi yang menjadi faktor penyebaran penyakit.
Dalam pertemuan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) ke-9 di Bali, drg. Murti menyoroti perlunya forum gubernur di Tanah Papua untuk mengatasi masalah malaria. Namun, ia juga menyadari bahwa komitmen pemerintah daerah belum optimal, khususnya dalam cakupan deteksi dini yang masih rendah di Papua.
Faktor lingkungan dan keberadaan nyamuk Anopheles sebagai vektor utama malaria juga menjadikan tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan. Kementerian Kesehatan menyoroti kurangnya konsolidasi lintas sektor dalam pelaksanaan program di lapangan. Melalui kerja sama dengan mitra pembangunan seperti Asian Development Bank (ADB), diharapkan akses pendanaan tambahan dapat mendorong upaya eliminasi.
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Indonesia masih di jalur yang tepat menuju eliminasi malaria nasional. Namun, keberhasilan tersebut tergantung pada pengendalian di Papua. Kita perlu menyesuaikan upaya kita untuk mencapai tujuan ini. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected] (D2/SK)
Sumber: Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI
