Papua saat ini menjadi sorotan utama dalam upaya nasional untuk memberantas malaria. Sebagai wilayah yang menyumbang hampir 90 persen dari total kasus malaria di Indonesia, Papua memerlukan kerja sama lintas sektor dan kolaborasi erat antara TNI-Polri, pemerintah daerah, dan mitra internasional. Meskipun sebagian besar wilayah di Indonesia telah mencapai eliminasi malaria, Papua tetap menjadi tantangan utama. Dr. Murti Utami, MPH, selaku Plt Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, mengungkapkan bahwa dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 407 telah dinyatakan bebas malaria. Namun demikian, Papua masih menjadi fokus utama karena belum mencapai eliminasi.
Dalam pertemuan Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) ke-9 di Bali, dr. Murti menyatakan bahwa Papua yang menjadi episentrum dengan kasus tertinggi, menyumbang hampir 90 persen dari seluruh kasus malaria di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan meminta gubernur dari Tanah Papua dan pemangku kepentingan lintas sektor untuk terlibat dalam forum APLMA. Dr. Shartak, CEO Asia-Pacific Leaders Malaria Alliance, menekankan pentingnya kerja sama internasional dan regional untuk mempercepat eliminasi malaria. Indonesia menegaskan komitmennya untuk mencapai eliminasi malaria nasional pada tahun 2030 dengan adanya kehadiran Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Penasihat Khusus untuk Isu Malaria di kawasan Asia Pasifik.
Dalam sesi teknis forum APLMA, dr. Murti menjelaskan bahwa eliminasi malaria bukan hanya tentang membasmi nyamuk, tetapi juga tentang memotong siklus penularan dengan pengobatan manusia yang terinfeksi. Melalui kolaborasi antara sektor kesehatan, lingkungan hidup, TNI-Polri, dan mitra internasional seperti Asian Development Bank (ADB), diharapkan program eliminasi malaria di wilayah dengan beban tinggi dapat dipercepat. Dengan kerja sama dan upaya bersama, pemerintah optimis bahwa Papua bisa menunjukkan keberhasilan dalam mengeliminasi malaria dan menjadi contoh bagi kawasan Asia Pasifik.
