Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi berharap agar semua pihak memberikan kesempatan kepada para sejarawan untuk melakukan penelitian secara akademis terkait pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998. Hasan menekankan perlunya menghindari penarikan kesimpulan yang terburu-buru dan memberikan ruang bagi proses kerja tim sejarawan dalam menyusun ulang sejarah nasional. Ia menegaskan bahwa sejarawan yang terlibat dalam proyek ini memiliki kredibilitas yang tinggi dan penting untuk diajak berdialog dalam menegakkan kebenaran sejarah Indonesia.
Hasan Nasbi juga menyoroti pentingnya mengacu pada fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademis dan legal dalam menyusun sejarah. Belum lama ini, pernyataan Fadli Zon terkait tidak adanya tragedi pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998 menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak. Komnas HAM dan Komnas Perempuan turut membantah pernyataan tersebut dengan mengacu pada hasil penyelidikan dan pengakuan terhadap kejadian tersebut oleh pemerintah pada tahun 2003.
Menanggapi kritik yang disampaikan, Fadli Zon mengaku mengutuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk meremehkan korban atau mengabaikan peristiwa kekerasan yang terjadi. Sebagai upaya untuk menegakkan kebenaran sejarah, penting bagi semua pihak serta pemangku kepentingan untuk menghormati proses penyelidikan yang dilakukan oleh ahli sejarah yang kredibel dan memperhatikan hasil-hasil investigasi yang telah dilakukan sebelumnya terkait peristiwa ini.
