Fusi Intelijen Langkah Strategis untuk Kepentingan Bangsa
MENJELANG pemilihan umum terakhir, beberapa kritik ditujukan kepada lembaga intelijen di Indonesia. Publik, misalnya, mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang laporan mengenai aktivitas dan arah politik partai-partai di Indonesia dan menyebutnya sebagai penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga diikuti dengan tuduhan keterlibatan lembaga intelijen untuk mendukung kandidat tertentu.
Pada dasarnya, lembaga intelijen memiliki pengguna dan dalam konteks intelijen strategis, pengguna tersebut adalah Presiden. Oleh karena itu, sudah seharusnya Presiden mendapatkan briefing mengenai kondisi negara saat ini untuk mengambil kebijakan yang tepat.
Hal ini sejalan dengan fungsi intelijen untuk memberikan peringatan dini agar tidak terjadi bencana strategis. Mencari angsa hitam, demikianlah istilah yang sering digunakan.
Dalam upaya membangun peringatan tersebut, lembaga intelijen mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, terbuka maupun tertutup, dan mengolahnya dengan teknik analisis khusus untuk membuat informasi tersebut bernilai. Dalam konteks tersebut, informasi menjadi hal yang krusial dalam kinerja intelijen.
Di dunia yang semakin terbuka seperti saat ini, analisis intelijen tidak hanya bergantung pada informasi tertutup yang dikumpulkan melalui operasi khusus. Informasi terbuka, social media intelligence, dan crowdsourcing intelligence dapat dengan mudah diakses di era digital saat ini.
Beban kerja intelijen saat ini tidak lagi pada pengumpulan informasi namun pada kemampuan untuk mengelola informasi. Hal ini tidak mengurangi pentingnya human intelligence. Yang terpenting adalah bagaimana menggabungkan berbagai informasi tersebut.
Satu contoh yang menggambarkan perlunya menggabungkan informasi intelijen adalah kasus serangan teror 9/11 di Amerika Serikat. Laporan 9/11 Commission Report menyimpulkan bahwa kegagalan utamanya adalah karena badan intelijen Amerika Serikat tidak dapat menghubungkan informasi yang tersedia. Dalam konteks ini, usulan Presiden Joko Widodo tentang orkestrasi intelijen menjadi penting.
Orkestrasi intelijen pada dasarnya berkaitan dengan penciptaan sistem manajemen data intelijen agar dapat menembus sekat-sekat organisasional, juga dikenal sebagai fusi intelijen.
Dengan adanya fusi intelijen, pemanfaatan data menjadi lebih optimal dalam menjaga keamanan negara dan bangsa, yang sesuai dengan pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Kongres PAN.
Namun, publik, termasuk akademisi, memiliki pandangan berbeda mengenai ide orkestrasi intelijen tersebut. Perdebatan lebih banyak terfokus pada siapa yang seharusnya menyampaikan usulan tersebut. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan mandat Undang-Undang Intelijen Negara yang menunjuk BIN sebagai koordinator penyelenggaraan intelijen negara. Ide ini dianggap upaya melemahkan kewenangan BIN dan memperkuat peran Kementerian Pertahanan yang sebenarnya tidak berkewenangan dalam intelijen.
Di Indonesia, intelijen telah menjadi objek reformasi. Berbagai kendali demokratisasi telah diterapkan. Jika dianggap masih kurang, kendali tersebut dapat diperkuat atau disempurnakan. Namun, memperkuat kendali bukan berarti membatasi kewenangan intelijen. Meminta akuntabilitas tidak selalu harus merugikan kinerja lembaga intelijen.
Sebaliknya, memperkuat lembaga intelijen, terutama BIN, menjadi penting mengingat tantangan kompleks yang dihadapi saat ini dan di masa depan. Dunia yang semakin terhubung ini memerlukan kapasitas intelijen yang kuat dalam pengumpulan dan pengolahan informasi.
Secara konkret, Indonesia memiliki beragam lembaga intelijen dengan fungsi yang berbeda-beda. Namun, saatnya bagi mereka untuk tidak lagi membatasi informasi yang dikumpulkan. Ancaman terhadap negara tidak hanya berasal dari dalam atau luar saja, namun juga terhubung satu sama lain.
Sebuah kasus penyelewengan pajak bisa saja terhubung dengan aktivitas kelompok kejahatan transnasional yang didukung oleh negara tertentu. Oleh karena itu, diperlukan hubungan dan koordinasi antara lembaga intelijen. Kejadian-kejadian tersebut tidak selalu terjadi di tingkat nasional, namun bisa dimulai dari level lokal.
Untuk itu, lembaga intelijen harus mampu mencakup setiap wilayah di Indonesia. Penataan ini penting agar area cakupan pengumpulan data bisa semakin luas.
Broto Wardoyo
Dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Program Kajian Intelijen Stratejik, Universitas Indonesia
Editor: Wahyu Aji
Sumber: https://www.tribunnews.com/tribunners/2024/08/26/fusi-intelijen-untuk-kepentingan-bangsa
