Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi penyebab masalah KJMU. Keterbatasan anggaran membuat Pemprov DKI Jakarta harus lebih ketat dalam mendata penerima KJMU. Michael Rolandi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan hal tersebut. Semua hak cipta dilindungi. Situs web ini menggunakan cookie. Dengan melanjutkan penggunaan situs web ini, Anda menyetujui penggunaan cookie. Silahkan kunjungi Kebijakan Privasi dan Cookie kami. Saya setuju.
