Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI bekerja sama dengan guru-guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Depok untuk memperluas pemahaman tentang tata negara agar dapat diajarkan kepada siswa.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Jenderal MPR Indro Gutomo mengatakan bahwa inisiatif ini berasal dari usulan para guru di Depok untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Sebelumnya, MPR juga menerima usulan untuk mengenalkan lembaga yudikatif kepada masyarakat melalui media sosial.
“Okupasi pembuatan TikTok dengan tema kelembagaan MPR mendapat respons positif dari masyarakat,” kata Indro dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Upaya untuk memperluas pemahaman tersebut direncanakan melalui kunjungan rutin ke MPR, program “MPR goes to school”, penandatanganan MoU antara MGMP PPKn SMP Kota Depok dengan Sekretariat Jenderal MPR, pembuatan virtual tour, dan pembuatan video pendek (animasi) tentang kelembagaan, kewenangan, dan tugas MPR untuk mendukung pembelajaran khususnya terkait tata negara.
Menurut Indro, masukan dan rekomendasi dari para guru ini sangat penting bagi pihaknya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik MPR RI.
Sejauh ini, para pendidik menghadapi beberapa masalah dalam pelayanan publik MPR. Di antaranya adalah waktu penyelesaian surat permohonan kunjungan ke MPR, informasi yang dibutuhkan dalam penerimaan delegasi sekolah, jarak yang harus ditempuh oleh guru dan siswa dari tempat parkir bus ke gedung MPR, dan kehadiran anggota MPR untuk menerima delegasi.
“Kami mencatat usulan dan rekomendasi dari FKP ini, termasuk penandatanganan MoU antara MGMP PPKn dengan Sekretariat Jenderal MPR. Acara ‘Ngopi Bareng’ dapat diikuti oleh sekitar 20 orang agar diskusi menjadi lebih menarik,” katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
