Pengamat Politik Populi Center Usep Saepul Ahyar mengatakan bahwa Istana tidak akan berdiam diri dalam menghadapi wacana hak angket pemilu 2024 yang didorong oleh koalisi Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin. Menurutnya, koalisi yang mendorong hak angket ini di DPR dianggap rapuh. Usep menjelaskan bahwa peta keberpihakan hak angket ini bisa dilihat dari kubu yang pro, seperti partai pendukung Calon Presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Di sisi lain, kubu lain yang mendukung hak angket adalah Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang didukung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan.
Menurut pengamat tersebut, kelompok yang akan menentang hak angket adalah Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan putra dari Jokowi. Meskipun Presiden Joko Widodo tidak pernah secara eksplisit menyatakan dukungan, namun dikaitkan dengan Prabowo-Gibran yang didukung mayoritas partai di pemerintah.
Usep mengatakan bahwa Istana memiliki instrumen kekuasaan yang bisa digunakan untuk menghadapi hal ini. Dia juga menambahkan bahwa banyak instrumen kekuasaan yang dapat digunakan oleh kubu Prabowo atau Istana untuk melakukan lobi politik seperti posisi hingga ancaman tertentu.
Presiden Jokowi sendiri mengaku tidak mempermasalahkan rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa pihaknya akan menolak hak angket. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan jangan ada prasangka kecurangan.
Beberapa partai pendukung pemerintah seperti Gerindra dan PAN juga menolak hak angket soal pemilu, menganggapnya sebagai upaya yang tak perlu. Ganjar pertama kali mendorong partai pendukungnya untuk menggunakan hak angket.
Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera yang tergabung dalam Koalisi Perubahan pengusung Calon Presiden Anies Baswedan sudah menyatakan dukungan pada malam Kamis, 22 Februari 2024.
Dalam kesempatan yang sama, Usep juga menekankan bahwa tradisi koalisi pragmatis dan tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Menurutnya, koalisi dalam pilpres sebelumnya tidak selalu sama dengan koalisi saat ini.
Demikian dimuat dalam artikel di Tempo.co pada tanggal 23 Februari 2024.
