Ribuan orang telah meninggalkan Israel dan masuk ke negeri lain sebagai akibat dari perang dan invasi Israel ke Gaza. Otoritas Kependudukan dan Imigrasi memperkirakan bahwa sekitar 370 ribu orang telah meninggalkan Israel dalam dua bulan terakhir. Persebaran masa masuknya penduduk asing berkurang secara signifikan. Selain itu, sekitar 600 ribu warga Israel pergi ke luar negeri untuk berlibur sebelum pecahnya perang Gaza, sementara hampir 370 ribu orang lainnya berangkat setelah konflik.
Lebih dari 470 ribu orang diperkirakan tidak akan kembali ke Israel. Data lain yang dirilis oleh Kementerian Aliyah dan Integrasi juga mencatat penurunan orang yang masuk ke Israel, di mana hanya 2.000 orang yang berimigrasi ke Israel antara 7 Oktober hingga 29 November.
Sementara itu, pemerintah Israel telah menyetujui pembangunan lebih dari 1.738 unit rumah baru di Yerusalem Timur yang diduduki. Persetujuan ini dikeluarkan ketika mata komunitas internasional terfokus pada perang di Jalur Gaza. Pegiat perdamaian Israel, Peace Now, menyebut bahwa proyek ini sangat bermasalah bagi kelangsungan negara Palestina.
Pemerintah Belgia juga berencana untuk menolak masuknya pemukim Israel dari wilayah pendudukan Tepi Barat yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat menerapkan larangan visa terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kekerasan tersebut.
Pemerintah Belgia akan bekerja sama dengan AS dalam memberikan sanksi terhadap individu yang merusak perdamaian di Tepi Barat. Sejak perang Timur Tengah pada 1967, Israel telah menduduki Tepi Barat, yang diinginkan Palestina sebagai wilayah negara merdeka. Israel telah membangun pemukiman Yahudi di sana yang dianggap ilegal oleh hukum internasional dan PBB.
Pemerintah Israel juga dikritik oleh Peace Now karena mengalokasikan dana tambahan sebesar 700 juta shekel atau setara Rp2,8 triliun untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. Dalam laporannya, Peace Now menunjukkan bahwa pemerintah Israel mengalokasikan rencana investasi maksimal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk proyek pemukiman ilegal di Tepi Barat.
