Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengkritik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap tidak bekerja secara profesional dalam pengawasan Pemilu 2024. Menurutnya, Bawaslu terlalu takut untuk memberikan sanksi kepada perangkat desa yang diduga mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pangi menganggap bahwa kegiatan perangkat desa yang terlibat dalam acara ‘Silaturahmi Nasional Desa 2023’ di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, yang dihadiri oleh cawapres Gibran adalah suatu pelanggaran. Asosiasi perangkat desa yang repot-rapat tersebut mendukung pasangan Prabowo-Gibran dengan melakukan deklarasi nasional Desa Bersatu.
Laporan mengenai dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa tersebut sudah dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) ke Bawaslu. Namun, Pangi merasa bahwa Bawaslu terkesan tidak serius dalam menanggapi laporan tersebut.
Ia juga menyoroti bahwa tidak semua perangkat desa mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, banyak perangkat desa yang tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik bersama Desa Bersatu. Beberapa perangkat desa di daerah tersebut bahkan telah dipanggil oleh polisi dengan alasan penggunaan dana desa yang tidak sesuai spesifikasi.
Pangi berharap agar Bawaslu serius dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran netralitas perangkat desa. Ia juga mendesak agar Bawaslu bisa memberikan sanksi yang tegas dan adil tanpa pandang bulu. Menurutnya, jika Bawaslu hanya bersandar pada sanksi teguran, reputasinya sebagai pengawas Pemilu 2024 akan merosot.
