Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, menjelaskan bahwa netralitas penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, sangat penting untuk mengantisipasi potensi kecurangan dan pelanggaran kampanye. Menurut Ninis, hal ini akan membantu Indonesia terbebas dari berbagai bentuk pelanggaran atau manipulasi yang dapat merugikan demokrasi.
“Pemilu harus netral,” kata Khoirunnisa Nur Agustyati atau Ninis, di Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Ninis menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus mengutamakan netralitas, menjauhkan diri dari preferensi politik atau kepentingan tertentu. Menurutnya, hal itu menjadi kunci utama dalam memastikan integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya proses pemilihan yang demokratis dan transparan.
“Pelaksanaan pemilu harus berjalan dengan bebas dan adil,” ungkapnya.
Sementara itu, pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Titi Anggraini menilai penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, perlu melakukan langkah mitigasi kecurangan selama masa kampanye. Menurutnya, Bawaslu juga harus memperhatikan penyebaran informasi palsu dan konten yang menghasut para pendukung dari masing-masing pasangan calon presiden/wakil presiden.
Ia menekankan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu harus menjalankan tugasnya untuk memantau kasus-kasus perusakan alat peraga kampanye dan mengawasi segala upaya politisasi di dalam birokrasi.
Menurut Titi, tindakan seperti ini berpotensi memicu konflik di antara pendukung politik dan dapat memanasnya situasi di masa kampanye. Ia berharap agar Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah hal-hal yang dapat mengganggu proses pemilu dan memastikan jalannya proses demokrasi yang adil dan damai.
