Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mengecam pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Pemilihan tersebut dianggap melanggar konstitusi dan merugikan rakyat Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ada beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu keputusan mereka dipegang oleh orang lain. Ada yang mengatakan bahwa masa jabatannya hanya sehari, dan ada yang mengungkapkan tekanan yang mereka alami.
Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP kini sedang dalam suasana yang sedih dan berpasrah kepada Tuhan dan rakyat. Mereka merasa kecewa dengan apa yang terjadi, terutama terkait dengan Presiden Joko Widodo. Hasto mengatakan bahwa PDIP sangat mencintai dan memberikan dukungan besar kepada Jokowi dan keluarganya. Namun, mereka merasa ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar prinsip kebaikan dan konstitusi.
Awalnya, PDIP hanya berdoa agar hal itu tidak terjadi, tetapi saat ini mereka telah berbicara terbuka. Hasto menyebut semua elemen partai yang berhasil memenangkan Jokowi dan keluarganya dalam beberapa pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden sebelumnya. Mereka merasa berhak untuk mengungkapkan perasaan mereka, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh beberapa tokoh seperti Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi, dan lain-lain, serta para ahli hukum tata negara dan tokoh pro demokrasi.
Menurut hasil survei dari Indikator Politik Indonesia, elektabilitas PDIP masih tertinggi setelah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden. Elektabilitas partai ini mencapai 25,2 persen. Survei juga menunjukkan alasan responden memilih PDIP, di mana 28,4 persen memilih PDIP karena kebiasaan, dan 23,9 persen memilih karena adanya kecintaan kepada Jokowi. Namun, hanya sedikit responden (2,2 persen) yang memilih PDIP karena adanya sosok Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai tersebut.
Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa partai politik memang seringkali dianggap sebagai kelompok pendukung sosok tertentu oleh masyarakat. Tetapi dalam PDIP, hal yang menarik terjadi ketika Megawati kurang populer dibandingkan dengan Jokowi, yang notabene merupakan kader biasa di partai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi masih sangat terkait dengan PDIP.
