Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan alasan mengapa kader partai seperti Budiman Sudjatmiko dan Effendi Simbolon yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto diberikan perlakuan yang berbeda. Keduanya langsung dipecat oleh DPP PDIP. Namun, sikap tegas PDIP tidak diterapkan ketika Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. PDIP tidak memecat Gibran yang sudah diusung oleh Partai Golkar dan disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju.
Rudy mengklaim bahwa terdapat perbedaan mekanisme partai dalam menyikapi kasus kader. Budiman langsung dipecat karena pernah menjadi anggota DPR, sedangkan Gibran hanya sebagai seorang wali kota. Menurut Rudy, Gibran bukanlah orang pertama yang tidak tegak lurus dengan PDIP. Sebagai contoh, dulu saat Pak Bibit Waluyo mencalonkan diri dari PDIP dan kemudian dari Golkar, serta saat Sri Ningsih yang berasal dari PDIP mencalonkan diri dari Gerindra setelah menjadi bupati. Rudy menambahkan bahwa tingkatan kepala daerah adalah hal biasa dan perbedaan perlakuan terhadap Budiman dan Gibran disebabkan oleh hal ini.
Meskipun DPC PDIP Kota Solo memiliki hak untuk memecat, Rudy mengaku tidak akan menggunakan kewenangan tersebut terhadap Gibran. Rudy lebih memilih menunggu agar Gibran mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP sebagai syarat maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020. Rudy menekankan bahwa Gibran harus tegak lurus sesuai dengan aturan partai.
Dalam hal sikap PDIP yang terlalu lunak terhadap Gibran, Rudy menyatakan bahwa dia tidak memedulikan anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa biarkan saja anggapan tersebut bahwa sikap partai terlalu lunak, tetapi penting bagi PDIP untuk menghadapi preman dengan sikap yang tegas.
Rudy juga telah mengirim pesan agar bisa bertemu langsung dengan Gibran. Jika pertemuan tersebut terwujud, dia ingin Gibran mengembalikan KTA dan mundur sebagai kader PDIP. Namun, pesan yang dikirim ke Gibran maupun ajudannya belum ada balasan.
