Jakarta – Pemerintah sedang memimpin pembentukan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Melalui program ini, masyarakat akan memiliki tabungan untuk membeli rumah dengan kredit yang murah.
Namun, perlu diketahui bahwa saat ini sudah ada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang didanai oleh APBN untuk memberikan kredit rumah murah sejenis dengan yang ditawarkan oleh Tapera.
Lalu, ketika program Tapera sudah berjalan efektif, apakah program FLPP akan dihapus?
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menjelaskan bahwa ada kemungkinan program FLPP yang selama ini didanai oleh APBN akan dihentikan ketika program Tapera sudah berjalan dengan baik.
Namun, hal ini kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena pemerintah masih perlu mempersiapkan Badan Pengelola (BP) Tapera agar dapat beroperasi secara mandiri.
“Keberlanjutan FLPP ini mungkin akan dikurangi perlahan ketika Tapera sudah bisa mandiri, namun hal ini belum akan terjadi dalam waktu dekat,” kata Astera dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024).
Menurutnya, Tapera sebenarnya dibentuk untuk melengkapi program FLPP. Dia mengatakan bahwa kredit perumahan murah yang disalurkan melalui FLPP masih terbilang sedikit, bahkan jauh dari total backlog perumahan di Indonesia.
Setiap tahun, FLPP hanya mampu memberikan fasilitas kredit rumah untuk 220 ribu unit kepada masyarakat. Sedangkan jumlah backlog perumahan di Indonesia mencapai 9,9 juta unit.
“Kita masih memiliki backlog perumahan yang besar, sekitar 9,9 juta unit, namun kemampuan kita untuk mendukung melalui dana FLPP masih terbatas, hanya 220 ribu setahunnya,” ungkap Astera.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap menyediakan dana FLPP dan memberikan kredit murah kepada masyarakat sampai BP Tapera dianggap sudah mampu memberikan pembiayaan rumah murah kepada masyarakat.
Dengan sistem iuran wajib bagi seluruh pekerja, BP Tapera membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dana sampai modalnya cukup untuk membiayai permintaan kredit murah.
“Peran pemerintah akan tetap ada sebelum BP Tapera matang dalam hal pemungutan iuran, dana FLPP akan terus disalurkan,” jelas Herry.
Dia juga menegaskan bahwa ke depan, semua kredit rumah murah untuk masyarakat akan disediakan oleh Tapera. Pembiayaan ini akan diperoleh dari iuran peserta tanpa lagi bergantung pada APBN.
“Pada akhirnya, BP Tapera akan menjadi satu-satunya badan yang bertanggung jawab dalam menyediakan rumah bagi masyarakat,” tambah Herry.
(hal/ara)
