Seringnya Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan keluar negeri akhir-akhir ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Liputan media yang meliputi kunjungan ke kepala negara lain, partisipasi di forum-forum global, hingga negosiasi bilateral kerap menghiasi pemberitaan.
Banyak masyarakat yang mempertanyakan, sering kali lewat media sosial, alasan di balik kunjungan tersebut. Pertanyaan sederhana seperti “Mengapa presiden sering keluar negeri?” maupun pertanyaan kritis tentang hasil langsung dari aktivitas tersebut berulang kali dilontarkan netizen. Persepsi semacam ini sebenarnya tidak aneh, sebab diplomasi pada umumnya memang sulit langsung dirasakan dampaknya, berbeda dengan pembangunan fisik atau program sosial.
Namun di tengah krisis global yang makin memburuk, diplomasi justru kian dibutuhkan sebagai alat utama mempertahankan kepentingan nasional. Presiden Prabowo selama pemerintahannya telah melakukan rangkaian lawatan ke berbagai negara, menunjukkan upaya Indonesia bersikap aktif di dunia internasional. Kegiatan semacam ini bahkan menjadi tema diskusi di IR Youth Talks yang diselenggarakan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus inisiator Story of Anggy sebagai moderator, menyoroti adanya kesenjangan antara aktivitas diplomasi dan pemahaman publik. Indonesia jelas makin aktif di level global, namun narasi tujuan serta manfaat diplomasi seringkali tidak dibahas lebih dalam ke masyarakat.
Anggy menyampaikan, dinamika global penuh ketidakpastian. Persaingan Amerika dan Tiongkok makin tajam, konflik Rusia-Ukraina berlarut, hingga kekacauan di Timur Tengah yang merambat ke stabilitas ekonomi dunia. Efek dari gejolak ini, seperti naiknya harga energi dan gangguan rantai pasok, tak bisa dihindari masyarakat Indonesia.
Menanggapi itu, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menyatakan, Indonesia wajib lebih gesit merespons tantangan geopolitik modern yang makin kompleks. Mau tak mau, relasi dengan berbagai mitra internasional harus dirawat. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap dijaga, namun pelaksanaannya kini lebih luwes dan strategis.
Dalam teori hubungan internasional, strategi yang ditempuh Indonesia belakangan dikenal sebagai hedging—sebuah upaya merawat hubungan dengan banyak kubu tanpa terbawa arus salah satu pihak. Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa pendekatan Indonesia kini berevolusi menjadi resilience-based hedging. Tidak hanya fleksibel keluar, tetapi juga membangun daya tahan dan ketahanan domestik, agar Indonesia tetap stabil kendati situasi internasional kacau.
Menurut Broto, kehadiran Indonesia dalam forum-forum besar seperti G20, ASEAN, hingga BRICS bukan sekadar pamer atau ikut-ikutan. Di balik agenda-agenda itu, pemerintah sedang menjaga ruang gerak strategis agar posisi Indonesia tetap kuat di tengah tekanan rivalitas global.
Sayangnya, narasi besar itu lebih sering berhenti di lingkungan elite pemerintahan saja. Gambar pertemuan atau acara formal memang sering disorot, tetapi masyarakat jarang mendapatkan penjelasan gamblang mengapa aktivitas itu penting untuk masa depan Indonesia. Alhasil, diplomasi negara sering dilihat sekadar sebagai aktivitas formalitas.
Anggy menegaskan, masalahnya bukan pada ketiadaan strategi, melainkan pada komunikasi yang kurang mengena ke masyarakat. Bahasa diplomasi yang sarat istilah kerap terasa asing bagi publik awam. Di era informasi digital seperti sekarang, cara bercerita—atau narasi—menjadi sangat penting. Jika narasi pemerintah lemah, ruangnya akan diisi oleh opini-opini dangkal yang lebih mudah menyebar.
Karena itu, Anggy berpendapat strategi komunikasi publik tak cukup menjadi pelengkap, melainkan harus menyatu dengan praktik diplomasi itu sendiri. Pemerintah perlu menghadirkan penjelas kebijakan yang sanggup mendeskripsikan manfaat diplomasi secara gamblang dan relevan pada kebutuhan masyarakat—dari sisi ekonomi, keamanan, hingga pekerjaan dan stabilitas harga kebutuhan sehari-hari.
Hal ini juga berlaku dalam aktivitas digital pemerintah. Sekadar aktif di media sosial belum cukup, narasi dan penjelasan yang jelas dan substansial jauh lebih penting agar masyarakat benar-benar mengerti tujuan langkah pemerintah. Gaya penyampaian yang terlalu defensif atau hanya mengandalkan influencer tidak jarang malah menimbulkan perpecahan opini tanpa menjelaskan esensi diplomasi yang diambil.
Pada akhirnya, tantangan terbesar diplomasi Indonesia tak sekadar memenangkan posisi di antara negara-negara besar, melainkan juga bagaimana menyampaikan kepada warga bahwa kebijakan tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Diplomasi akan menjadi lebih efektif bila dipahami dan didukung oleh rakyatnya—bukan sekadar dimengerti oleh para pejabatnya.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
