Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan di Kabupaten Pangandaran. Ketua DPRD, Asep Noordin, menyoroti isu tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan ini. Kritik terhadap keberadaan KJA ini juga datang dari DPRD bersama pegiat lingkungan. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA mengklaim aktivitas sudah berjalan sejak tahun 2019, DPRD bersama dengan pegiat lingkungan mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut. Langkah ini diambil guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
