Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan alasan di balik keputusan pemerintahannya untuk menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian, serta memotong jumlah komisaris BUMN. Prabowo menyoroti permasalahan terkait tantiem atau bonus pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi atau komisaris BUMN yang dinilai tidak masuk akal.
Dalam pengungkapannya saat Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tantiem dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Ia mengungkapkan kejanggalan di mana beberapa komisaris BUMN yang hadir rapat hanya sekali dalam sebulan tetapi menerima tantiem hingga Rp 40 miliar setahun.
Prabowo memandang perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN yang idealnya harus memberikan manfaat bagi negara dan rakyat. Ia juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah komisaris BUMN yang merugi merupakan langkah efektif untuk membereskan struktur organisasi BUMN yang dinilai terlalu kompleks.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara dengan efisiensi dan kualitas belanja yang baik. Setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dan dimanfaatkan secara efektif untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Keseluruhan, langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan BUMN yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.
