Pemerintah Indonesia sedang bersiap untuk meluncurkan kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan harga tanah guna membuat hunian lebih terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa biaya tinggi untuk hunian bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi, melainkan karena harga tanah yang tidak rasional. Menurutnya, kontrol harga tanah sangat penting untuk mencapai keterjangkauan. Dia juga mengusulkan penyewaan tanah pemerintah jangka panjang dengan biaya nol. Contohnya adalah proyek perumahan oleh Grup Semen Indonesia yang hanya menghabiskan biaya sekitar Rp 50 juta. Untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintah, diperlukan kerjasama erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat. Keselarasan regulasi sangat penting, terutama dengan pemerintah daerah. Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo, yang berkomitmen untuk membawa kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat. Setiap rupiah uang publik diarahkan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui program unggulan seperti makanan bergizi gratis, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya.
