Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan dengan memeriksa kembali kelayakan penerima bansos, terutama yang terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa bansos harus diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, dan jika terdapat keterlibatan dalam judi online, bantuan akan dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.
Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan PPATK, Diskominfotik, Dinas Sosial, dan Inspektorat untuk memperoleh informasi lengkap seputar masalah judol. Kolaborasi ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama PPATK dan LPSK guna mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Data dari PPATK menunjukkan bahwa sebanyak 602.419 warga Jakarta terindikasi terlibat dalam judi online dengan transaksi senilai Rp3,12 triliun, di mana 15.033 di antaranya menerima bansos.
Pramono mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat, produktif, dan bebas dari praktik ilegal. Warga juga diimbau untuk melaporkan penyalahgunaan bansos jika ditemui. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbarui data penerima bansos secara berkala agar bantuan dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Langkah ini diambil demi memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang membutuhkan.
