Pada tanggal 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan keras kepada bisnis penggilingan padi yang terlibat dalam praktik penetapan harga manipulatif yang merugikan petani dan masyarakat. Beliau menyatakan bahwa pemerintah tidak akan segan-segan untuk mengambil alih operasi penggilingan padi yang “nakal” dan mentransfernya ke Koperasi Desa/Pedesaan Merah Putih.
Prabowo menekankan bahwa sikapnya didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, yang menetapkan dasar ekonomi nasional Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau mencatat bahwa telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memastikan tidak ada penafsiran yang keliru terhadap Pasal 33 Ayat (2), yang menyatakan bahwa sektor-sektor vital bagi negara dan berdampak pada penghidupan masyarakat akan dikendalikan oleh negara.
“Penggilingan padi adalah sektor vital bagi negara dan penghidupan masyarakat. Jika para penggiling padi menolak untuk mematuhi kepentingan nasional, saya akan mengacu pada dasar hukum ini. Saya akan bertindak — saya akan menyita pabrik-pabrik tersebut dan menyerahkannya kepada koperasi,” ujar Presiden Prabowo saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Klaten, pada hari Senin (21 Juli).
Beliau mengungkapkan bahwa beberapa penggiling padi dilaporkan mendapatkan keuntungan hingga IDR 2 triliun per bulan selama musim panen. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan regulasi guna menstabilkan kondisi tukar petani.
“Saya menerima laporan bahwa satu pabrik penggilingan padi menghasilkan IDR 1–2 triliun per bulan selama panen. Kami mengambil tindakan, dan harga-harga segera mulai naik lagi — mereka mulai membeli padi seharga IDR 6,500 per kilogram. Itu sebuah kesuksesan,” ujarnya.
Namun, muncul isu baru: padi yang diberi label “premium” ternyata merupakan campuran palsu. Presiden Prabowo mengutuk hal ini sebagai tindakan kriminal dan telah memerintahkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara untuk melakukan penyelidikan.
“Mereka menjual padi biasa yang dipaket ulang sebagai premium, diberi label harganya lebih tinggi sebesar IDR 5,000 di atas harga eceran tertinggi. Ini penipuan. Ini kejahatan. Saya telah meminta Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian untuk menyelidiki dan menuntut,” tegas Prabowo.
Menurut laporan internal, rakyat Indonesia menderita kerugian tahunan sebesar IDR 100 triliun akibat praktik penipuan oleh sejumlah kelompok bisnis.
“Negara kehilangan IDR 100 triliun setiap tahun kepada hanya 4–5 kelompok bisnis. Sementara itu, Menteri Keuangan kita bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak dan bea cukai. Ini tidak dapat diterima,” tegasnya.
Presiden Prabowo mengutuk tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap bangsa, dan menyerukan tindakan hukum yang tegas.
“Saya anggap ini sebagai tindakan pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Ini upaya untuk menjaga agar Indonesia tetap lemah dan miskin. Saya tidak bisa menerima hal ini. Saya telah bersumpah di hadapan rakyat untuk menjunjung UUD dan menegakkan hukum,” pungkasnya.
