Beberapa anggota DPR dari Fraksi PDIP telah menyuarakan pendapat mereka mengenai penetapan Hari Kebudayaan Nasional yang jatuh pada tanggal yang sama dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menegaskan bahwa kesamaan waktu tersebut hanyalah kebetulan semata. Ia menekankan bahwa pentingnya Hari Kebudayaan Nasional itu sendiri, tanpa perlu membesar-besarkan keterkaitannya dengan hari ulang tahun Presiden.
Said berharap bahwa melalui Hari Kebudayaan Nasional, setiap daerah dapat menunjukkan kearifan lokal yang dimilikinya. Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa saat ini masyarakat memiliki hari perayaan besar lain yang tidak boleh terlewatkan. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, juga menegaskan bahwa penetapan Hari Kebudayaan Nasional jauh lebih penting daripada kesamaannya dengan ulang tahun Presiden. Ia berharap bahwa penetapan ini dapat melindungi budaya lokal dari pengaruh budaya luar yang dapat merusak karakter bangsa.
Penetapan Hari Kebudayaan Nasional didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 yang ditandatangani oleh Fadli Zon pada 7 Juli 2025 dan berlaku sejak ditetapkan. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, menjelaskan bahwa penetapan Hari Kebudayaan Nasional merupakan usulan dari kalangan seniman dan budayawan Yogyakarta, baik dalam tradisi maupun seni kontemporer. Mereka telah melakukan kajian dan diskusi mendalam sejak Januari 2025 sebelum menyampaikan gagasan tersebut kepada Kementerian Kebudayaan.
Fadli Zon juga menegaskan bahwa budaya merupakan faktor yang dapat menyatukan perbedaan dan menjadi perekat keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu, Hari Kebudayaan Nasional memiliki peran penting dalam memperkuat kerukunan bangsa.Konten ini dipublikasikan melalui CNN Indonesia.
