Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran telah meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, yang menjadi sorotan utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan bahwa 12 rekomendasi penting telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, antara lain rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal.
Pemkab Pangandaran diwajibkan untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 serta mengembangkan sistem early warning untuk mengidentifikasi risiko fiskal. Selain itu, penyampaian rencana aksi terkait penyehatan fiskal daerah menjadi prioritas utama. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemkab Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, guna memperbaiki opini BPK di masa mendatang. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD untuk mendukung perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah.
Share
- Advertisement -
Baca Lainnya
