Presiden Amerika Serikat, Donald Trump baru saja mengumumkan kebijakan tarif baru setelah melewati beberapa bulan negosiasi. Tarif dasar sebesar 10 persen diberlakukan pada hampir semua barang impor yang memasuki AS, sementara ‘Tarif Timbal Balik’ juga diberlakukan pada sejumlah negara termasuk Indonesia sebesar 32 persen.
Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan global, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis sejak mulai menjabat. Dengan kemampuan dalam memahami dinamika geopolitik, hubungan internasional, dan perdagangan global, Presiden Prabowo diharapkan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia.
Salah satu langkah penting yang diambil adalah memperluas jaringan mitra dagang dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Langkah ini dalam berbagai perjanjian dagang, seperti RCEP, OECD, dan lainnya, semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan internasional.
Presiden Prabowo juga memberikan prioritas pada kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Melalui peluncuran BPI Danantara, diharapkan Indonesia bisa meningkatkan daya saing ekspor, mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diluncurkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, memperkuat ekonomi desa, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Semua langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan dan stabilitas Indonesia di tengah ketidakpastian global, sehingga tetap menjaga posisi sebagai kekuatan ekonomi yang optimis di Asia Tenggara dan dunia.
