Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia menjadi fokus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam mendukung transisi energi jangka panjang. Rencana ini diungkapkan dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero). Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir tidaklah mudah dan memerlukan perencanaan yang matang. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060, menjadikan energi nuklir sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat.
Namun, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, dan pemetaan stakeholder yang terkait dalam pengembangan teknologi nuklir. Sebagai langkah awal, Bappenas akan membentuk kelompok kerja untuk merumuskan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN. Beberapa strategi yang akan dilakukan termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.
Tantangan dalam pengembangan PLTN tidak hanya bersifat teknis, namun juga melibatkan isu sosial dan politik. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, menyebut bahwa perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir telah digaungkan sejak 20 tahun lalu namun belum terealisasi karena kendala-kendala yang ada. Dalam menghadapi tantangan ini, peran serta dan kerjasama antara berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi PLTN di Indonesia.
