Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah landasan hukum yang mengatur kegiatan pers di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagai bagian dari kedaulatan rakyat, dengan mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk. Pers nasional memiliki fungsi utama, seperti menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta menjadi lembaga ekonomi.
Dalam Undang-Undang Pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers memiliki hak dan kewajiban, termasuk memberikan ruang bagi hak jawab dan hak koreksi. Perusahaan pers diatur dalam hal kesejahteraan wartawan, larangan terhadap pemuatan iklan yang tidak sesuai dengan norma, dan pengumuman data perusahaan secara terbuka.
Dewan Pers memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers bertugas melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, dan memfasilitasi organisasi pers dalam meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Masyarakat juga diberikan peran aktif dalam mengembangkan kemerdekaan pers.
Undang-Undang Pers juga mengatur sanksi dan ketentuan pidana untuk menjaga ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Setiap pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda. Undang-Undang ini memberikan dasar yang komprehensif bagi perkembangan pers nasional, dengan memastikan media yang independen, informatif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.
