Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap dinamika politik nasional dengan mencabut persyaratan ambang batas pencalonan presiden. Sebelumnya, aturan ini membatasi partai politik untuk dapat mencalonkan seorang presiden jika tidak mencapai ambang batas tertentu dalam pemilu legislatif. Dengan pencabutan ini, diharapkan akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai-partai politik untuk turut serta dalam pemilihan presiden, serta meningkatkan persaingan dalam arena politik. Keputusan ini dianggap sebagai langkah yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan pluralisme di Indonesia.
