Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, setelah Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10).
Sedangkan untuk jabatan penasihat khusus, pelantikannya dilakukan pada Selasa (22/10). Hingga kini, Luhut menjadi satu-satunya pejabat yang menjalani dua kali pelantikan jabatan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.
Hal ini menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan Presiden Prabowo kepada Luhut mengingat peran strategis yang diembannya di bidang ekonomi dan pemerintahan, termasuk pengalamannya dari pemerintahan sebelumnya.
Kombinasi pengalaman dan keahlian Luhut dalam dua bidang tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan.
Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawasi, merumuskan, dan memberikan arahan kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sedangkan posisi jabatannya sebagai penasihat khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan memiliki peran penting dalam memberikan penasihat khusus presiden urusan investasi dan pemerintahan mengenai percepatan proses transformasi digital di sektor publik.
Posisi ini semakin memperkuat rekam jejak karier Luhut dalam pemerintahan, dengan berbagai jabatan strategis yang pernah diembannya, menunjukkan kepercayaan yang konsisten dari para pemimpin negara terhadap kemampuannya dalam menangani isu-isu penting, baik di bidang ekonomi, politik, maupun teknologi pemerintahan.
Lantas, bagaimana latar belakang dan perjalanan karir Luhut Binsar Pandjaitan hingga ia diminta bantuan untuk mengemban dua jabatan sekaligus di era kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran? Berikut ini profilnya.
Profil Luhut Binsar Pandjaitan
Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan lahir di Simargala, Huta Namora Silaen, Toba Samosir pada 28 September 1947. Sejak muda, ia sudah menunjukkan karier yang gemilang.
Selama masa sekolah menengah di SMA Penabur, Bandung, Luhut aktif dalam kegiatan organisasi. Ia turut menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), yang merupakan wadah bagi pelajar dan mahasiswa untuk menentang Orde Lama dan PKI.
Pada tahun 1967, Luhut masuk Akademi Militer Angkatan Darat dan lulus tiga tahun kemudian dengan predikat lulusan terbaik, sehingga dianugerahi penghargaan Adhi Makayasa.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer, ia memulai kariernya di militer dengan pangkat letnan dua, bertugas di Kopassus. Selama bertugas di Kopassus, Luhut menduduki berbagai jabatan penting dan turut mendirikan Detasemen Penanggulangan Teror. Pada periode 1997-1999, ia mendapatkan promosi pangkat bintang tiga saat dipercaya menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat di Bandung.
Pada tahun 1999-2000, Luhut Binsar menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Di tahun berikutnya, ia dipercaya menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI untuk periode 2000-2001 di era Presiden Abdurrahman Wahid.
Kemudian di tahun 2004 Luhut mulai merintis bisnis di bidang energi dan pertambangan yang bernama PT Toba Sejahtera. Dalam karier politiknya, Luhut bergabung dengan Partai Golkar dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. Pada Pilpres 2014, Luhut memutuskan mundur dari Partai Golkar karena memberikan dukungannya kepada calon presiden Joko Widodo.
Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, Luhut awalnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan selama hamper setahun. Kemudian ia dijadikan menteri Luhut diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno pada tahun 2015.
Kemudian, dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 2019, ia dipercaya kembali oleh Joko Widodo pada periode keduanya sebagai presiden, untuk menjadikan Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga akhir masa tugas kabinet tersebut.
Luhut pernah mengungkapkan bahwa setelah masa jabatannya di era Jokowi berakhir, ia tidak lagi berminat untuk menjadi menteri, meskipun ada presiden terpilih yang menawarkannya. Sebaliknya, ia lebih tertarik berperan sebagai penasihat dengan memberikan masukan dan saran.
Hingga akhirnya di tahun 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk Luhut Binsar Panjaitan menjadi Penasihat Khusus Presiden untuk Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih 2024-2029.
