Pemerintah Indonesia sedang menjalankan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
VOA – Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Izin ini diberikan atas nama Kementerian Pertahanan RI, dengan luas mencapai 13.540 hektar di kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, yang bertujuan mencetak 1 juta hektar sawah.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dan terdapat daerah dengan nilai konservasi tinggi. Pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik menyatakan bahwa tanah mereka telah digusur.
PUSAKA mengkritik bahwa proyek PSN Merauke yang mencetak satu juta hektar sawah baru dan pembangunan sarana serta prasarana ketahanan pangan tidak memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. Selain itu, masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup tidak dilibatkan dalam proses pembahasan kerangka acuan dan penilaian Amdal serta belum mendapatkan informasi dokumen lingkungan.
LBH Papua juga mengritik proyek ini dan menuntut agar penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam dilindungi di Merauke dihentikan. Mereka menekankan perlindungan kawasan ini telah dijamin oleh beberapa keputusan menteri dan aturan hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah Papua dan Kabupaten Merauke.
Meskipun mendapat kritik, pemerintah terus melanjutkan Proyek Strategis Nasional di Merauke dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian menyatakan bahwa progres food estate di Humbang Hasundutan dan cetak sawah di Merauke berjalan dengan baik dan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Menteri Pertanian juga memastikan komitmen pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia. Langkah-langkah telah diambil untuk mengoptimalkan lahan pertanian dan memperluas area pertanian di Merauke. Meskipun demikian, upaya ini tetap menuai kritik dari berbagai pihak terkait dampak lingkungan dan hak masyarakat adat.
