Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menilai optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini, di samping penurunan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan.
“Dokter di negara kita masih kurang banyak. Saya kira, meskipun alkes dan obat-obatan sudah ada, namun jika jumlah dokter sedikit, masih akan sulit juga bagi kita. Mereka yang mengetahui dosis yang tepat dalam bidang kesehatan,” kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut adalah tanggapan atas permintaan Presiden RI Joko Widodo agar harga alkes dan obat-obatan di Indonesia bisa turun sehingga sebanding dengan negara lain.
Muhaimin menyatakan bahwa ia tidak keberatan jika pemerintah berusaha untuk menyamakan harga alkes, namun obat-obatan seharusnya dapat diakses secara gratis oleh setiap warga negara Indonesia.
“Oh ya bagus jika harga alkes dan obat-obatan disamakan, tapi seharusnya obat-obatan itu gratis untuk warga negara. Itu adalah kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warganya,” ucapnya.
Baca juga: Presiden minta harga alkes dan obat-obatan bisa turun
Baca juga: Kemenkes targetkan 50 obat dan alkes diproduksi dalam negeri pada 2023
Baca juga: WHO-SEARN bekerja sama untuk meningkatkan akses obat dan alkes di Asia Tenggara
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengadakan rapat internal dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Presiden, Jakarta. Budi menyatakan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kabinet untuk memastikan harga alkes dan obat-obatan di Indonesia bisa ditekan turun sehingga sebanding dengan negara-negara tetangga.
“Beliau meminta agar harga alkes dan obat tersebut sama dengan negara-negara tetangga. Saat ini harga alkes dan obat di Indonesia masih mahal,” kata Menkes Budi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Budi juga menyampaikan bahwa Presiden berharap industri alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri bisa berkembang agar lebih kuat, terutama jika terjadi pandemi di masa depan.
Dalam rapat tersebut, Budi mengungkapkan bahwa juga dibahas mengenai pajak industri kesehatan. Pemerintah sedang berupaya untuk membuat pajak industri kesehatan menjadi lebih efisien dan sederhana tanpa mengganggu pendapatan negara.
Rapat juga membahas koordinasi antara kementerian teknis dalam merancang ekosistem ketika ada industri yang didorong untuk berkembang.
Penulis: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Hak Cipta © ANTARA 2024
