Wednesday, November 6, 2024

Diskusi tentang Isu Kemanan Nasional Dilakukan oleh DHI FISIP UI untuk Membahas Alat Sadap yang Dinilai Melanggar HAM

Share

DHI FISIP UI Menggelar Diskusi tentang Isu Keamanan Nasional dan Alat Sadap yang Dianggap Melanggar HAM

Laporan terbaru dari Amnesty International menyoroti pembelian dan penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Laporan tersebut menyebutkan bahwa penggunaan spyware tersebut merupakan tindakan represif terhadap kebebasan sipil.

Ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap supremasi hukum di Indonesia, terutama terkait perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai respons, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) mengadakan diskusi melalui seminar bertajuk “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada 30 Mei 2024.

Diskusi tersebut diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dimoderatori oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI. Acara tersebut menghadirkan sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam terkait topik yang sedang hangat dibahas.

Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menekankan pentingnya topik seminar ini dan harapannya agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu keamanan nasional dan kebebasan sipil.

Isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil semakin relevan di masyarakat. Peserta seminar, yang terdiri dari akademisi dan masyarakat, diajak untuk melihat isu ini dari berbagai perspektif guna memperoleh pemahaman yang seimbang.

Dalam seminar tersebut, para pembicara membahas pentingnya perlindungan data sebagai isu nasional. Mereka juga mengupas banyak data yang dapat dimanfaatkan melalui OSINT. Diskusi ini berakhir dengan pembahasan landscape keamanan siber di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi unfinished nation building.

Melalui diskusi ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait isu-isu keamanan nasional dan hak asasi manusia. Semua pihak diharapkan dapat turut serta dalam menjaga supremasi hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia di Indonesia.

Source link

Baca Lainnya

Berita Terbaru