Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa Government Technology (GovTech) Indonesia yang akan diluncurkan pada hari Senin bukanlah sebuah aplikasi, melainkan integrasi layanan. Anas menyampaikan hal ini sebagai tanggapan terhadap peluncuran GovTech yang akan dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta.
“Dengan ini, kami sedang mendorong integrasi layanan dari berbagai kementerian/lembaga yang saat ini memiliki aplikasi masing-masing. Presiden telah memberikan perintah untuk hal ini. Targetnya, pada bulan Oktober, sebagian layanan sudah mulai terintegrasi,” ujar Anas.
Saat ini, pihaknya sedang secara bertahap menggabungkan tujuh layanan dari kementerian/lembaga dalam GovTech, antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristekdikti), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian PANRB.
Selain itu, platform SmartASN, yang merupakan wadah kolaborasi digital untuk memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), sedang diintegrasikan ke dalam GovTech Indonesia. Anas juga menyatakan bahwa kementerian/lembaga tidak diperkenankan membuat aplikasi baru, melainkan harus melakukan integrasi.
Pemerintah akan melakukan peluncuran tahap demi tahap, termasuk tentang GovTech dan akan mengumumkan Indeks SPBE di setiap kabupaten/kota serta kementerian/lembaga untuk mengukur tingkat kematangan digitalisasi.
Artikel ini ditulis oleh Rio Feisal dan diedit oleh Guido Merung. Copyright © ANTARA 2024.
