Jakarta (ANTARA) – Profesor Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, berpendapat bahwa alokasi anggaran khusus untuk penanganan Papua yang salah satunya dialokasikan untuk membeli beberapa alat utama sistem senjata (alutsista) harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah penugasan.
“Misalnya dalam pembelian helikopter. Helikopter yang dibeli harus sesuai dengan kontur karakteristik wilayah Papua. Jangan beli helikopter bekas yang biasa dipakai di gurun, karena itu berbeda dengan yang biasa digunakan di Papua,” kata Prof. Muradi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pembelian alutsista yang sesuai dengan karakteristik wilayah Papua sangat penting karena waktu yang dibutuhkan untuk menunggu kedatangan alutsista baru lebih lama daripada alutsista bekas.
Menurutnya, pembelian alutsista untuk Papua bukan hanya untuk satu atau dua tahun ke depan, sehingga kebutuhan Papua harus dipertimbangkan dengan baik.
Sementara itu, ia menilai pembelian pesawat nirawak atau drone lebih penting saat ini daripada helikopter. Penggunaan drone untuk pengawasan dan pengeboman dalam skala terbatas di Papua lebih efisien dan lebih murah.
Situasi di Papua membutuhkan tindakan cepat untuk menghadapi kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pembelian alutsista harus disesuaikan dengan pengembangan geopolitik dan wilayah militer di Papua ke depan.
Pemerintah Indonesia telah mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan Papua, termasuk pembelian helikopter, pesawat, dan sensor. Hal ini dilakukan agar para prajurit TNI dan Polri dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya di Papua.
Sebagai informasi, Plt. Sekretaris Jenderal Kemhan RI Donny Ermawan Taufanto mengatakan bahwa beberapa alat tersebut dibutuhkan untuk membantu prajurit TNI dan Polri dalam memetakan medan saat bertugas di Papua.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024
