Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyatakan tidak keberatan dengan dilaksanakannya seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 sesuai jadwal selama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bisa menjamin tidak ada intervensi dari pihak tertentu.
Najih menjawab pernyataan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, yang menyatakan bahwa seleksi CASN 2024 tidak mungkin ditunda.
“Iya tapi bisa kan kalau Kemenpan RB jamin tidak ada tabrak-ganggu dari orang yang mau pakai ASN. Kalau itu terjaga saya kira prosesnya lebih legowwo,” ujar Najih saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Najih juga menilai bahwa penyelenggaraan seleksi CASN yang bersamaan dengan pilkada bisa rawan dimanipulasi sebagai alat politik yang dapat mengganggu netralitas ASN.
Sebelumnya, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 tidak bisa ditunda karena sudah dijadwalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Menurutnya, seluruh proses seleksi CASN tahun 2024 harus selesai pada Desember 2024. Keputusan ini telah disepakati bersama dengan Komisi II DPR RI.
Anas menegaskan bahwa proses politik yang terjadi tidak akan mempengaruhi seleksi CASN. Proses seleksi CASN tersebut sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas.
Proses seleksi dilakukan dengan ketat, setiap peserta akan melewati dua alat pemindai wajah, dan hasil tes akan langsung terpampang di sistem yang bisa dilihat oleh semua orang.
Kementerian PANRB telah menetapkan sebanyak 1,28 juta formasi untuk rekrutmen CASN 2024 dari 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 formasi, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174 formasi. Jumlah ini akan memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta orang secara bertahap.
