Samarinda (ANTARA) – Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menganggap pentingnya momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur 2024, sebagai ajang adu gagasan ekonomi pembangunan, terutama dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN).
Purwadi di Samarinda, Selasa, menyatakan bahwa para calon Gubernur Kaltim harus dihadapkan dengan tantangan untuk mengoptimalkan kehadiran IKN dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan.
“Pada tahun 2023, ekonomi Provinsi Kaltim tumbuh sebesar 6,22 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,48 persen, namun harus ada lompatan yang lebih besar, karena ada faktor IKN,” katanya.
Terkait APBD Kaltim yang mencapai Rp25 triliun, Purwadi menegaskan bahwa gubernur di masa depan harus berinovasi dan tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya memperbesar porsi pendapatan asli daerah.
Purwadi juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat sektor non-tambang dalam meningkatkan sumber perekonomian daerah, karena eksplorasi energi dan sumber daya mineral akan lambat laun menyusut. Oleh karena itu, sektor-sektor berbasis ekonomi hijau harus diperkuat oleh kepala daerah di masa mendatang.
“Kita perlu mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya. Menurut Purwadi, Gubernur Kaltim yang akan datang juga harus berani melakukan perubahan, menghentikan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dan beralih ke ekonomi berkelanjutan secara besar-besaran.
Ia menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Kaltim sering disebut dengan berbagai nama yang mencerminkan paradoks yang dihadapi daerah tersebut. “Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masih terbelenggu oleh banyaknya masyarakat prasejahtera, stunting, infrastruktur yang belum merata, dan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam,” ujarnya.
Purwadi juga mengkritisi sistem ekonomi ala industri berbasis ekspor yang didominasi oleh modal internasional atau non-lokal yang mengambil sumber daya atau produk dari negara lain, seperti menutup pintu yang sebelumnya telah terbuka dalam kondisi ekonomi Kaltim.
Ia juga menyoroti masalah tambang ilegal dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan dana reklamasi. “Kita harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar dan transparan,” paparnya.
Dengan Pilkada 2024 yang semakin dekat, perhatian publik terfokus pada bagaimana calon pemimpin daerah akan memimpin Kaltim menuju masa depan ekonomi yang lebih cerah dan berkelanjutan.
