Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045 Diluar delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang harus fokus pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan yang mendasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah negara yang belajar dari sejarah. Kami sadar akan tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kami adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, mempersiapkan diri dengan kemampuan untuk menghadapinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Kemandirian Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air merupakan kebutuhan dasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian kemandirian dalam pangan, energi, dan air harus diperjuangkan dengan cepat dan cermat. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program pertanian, khususnya untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sejumlah 4 juta hektar tambahan area panen tanaman menjadi target pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, jika semuanya digunakan untuk ladang padi, maka akan ada tambahan 20 juta ton padi (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia memiliki posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan bioavtur dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga air, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diterapkan. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Kemandirian air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia selama kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Pendapatan Nasional Pemerintah berkomitmen untuk memegang teguh prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan pada kemampuan instansi pendapatan nasional, seiring dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis pendapatan nasional. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Pendapatan Nasional diharapkan akan meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan kekayaan tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap manfaat pembangunan. Hal ini juga merupakan akar penyebab dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Mengekang kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif hingga 5% pada akhir 2029 adalah tujuan yang penting.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran dalam keluarga. Sejalan dengan itu, pemerintah bertugas untuk menutup segala kesempatan penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Layanan Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung membutuhkan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Oleh karena itu, meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Sains dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan sains dan teknologi. Kami terus-menerus akan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Hal ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan organisasi non-pemerintah. Inovasi akan mengikuti kemajuan di bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk riset dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi sangat penting untuk memperkuat kemandirian nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Mendorong Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan kelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana warisan budaya memastikan kelestarian budaya kita terus berlanjut. Program-program yang ditujukan untuk melestarikan budaya, mendorong ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Mendorong ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menciptakan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif mengharuskan negara untuk memainkan peran penting dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan menganjurkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses ke nutrisi yang memadai.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan hidup damai dapat dicapai dalam sebuah negara yang stabil dan aman. Sebuah negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan memperoleh penghormatan dalam hubungan internasional yang dijalani dengan harkat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup dengan sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air di berbagai produk serta meningkatkan pengelolaan berkelanjutan atas lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar secepat mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Secara Langsung kepada Petani Kemandirian pangan bergantung pada pencapaian produksi pangan dan produktivitas yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat memengaruhi produksi pangan dan produktivitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan memperoleh harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, serta Ter-Sanitasi dengan Layak untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak fundamental setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau, serta ber-sanitasi yang layak bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin pembangunan dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah susun dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal dengan rusunami (apartemen milik publik) dan rusunawa (apartemen sewa milik publik). Sehingga target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh negeri.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Keadilan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-kota Inovatif, Bermartabat dan Mandiri yang Lain Kunci keberhasilan pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kerja institusional untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Pertanian…
