Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Keamanan Global Universitas Padjadjaran Prof. Widya Setiabudi Sumadinata mengatakan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) adalah tugas utama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono yang baru dilantik pada Jumat.
“Modernisasi alutsista merupakan PR besar. Selain tantangan dari segi anggaran, juga ada ancaman dalam proses pengadaan yang rentan terhadap penyalahgunaan karena ada aspek bisnis di sana,” kata Prof. Widya saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menggantikan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Prof. Widya menyebutkan bahwa dalam konteks strategi dan doktrin pertahanan negara, Marsekal Tonny harus bisa berkoordinasi dengan matra darat dan laut untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Ia juga menyebutkan bahwa tantangan lain yang harus dihadapi KSAU adalah aspek geopolitik dan geoekonomi di kawasan Indo-Pasifik sehingga kerjasama dengan negara-negara kuat menjadi penting.
Namun, Prof. Widya menjelaskan bahwa kerjasama tersebut harus sesuai dengan visi dan misi pertahanan presiden terpilih periode 2024-2029.
Ia berpendapat bahwa Marsekal TNI Tonny Harjono, yang lulus dari Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 1993, memiliki rekam jejak yang baik sebelum dilantik sebagai KSAU.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Tonny sebagai KSAU menggantikan Marsekal TNI Fadjar Prasetyo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/TNI/Tahun 2024 yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2024.
Penggantian KSAU ini dilakukan karena Marsekal TNI Fadjar Prasetyo akan memasuki masa pensiun pada tanggal 9 April 2024.
Marsekal TNI Fadjar telah menjabat sebagai KSAU sejak dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada tanggal 20 Mei 2020. Saat itu, Fadjar dilantik bersama dengan Laksamana TNI Yudo Margono yang diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).
Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 dan 33/TNI/Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAL dan KSAU serta Keputusan Presiden Nomor 34 dan 35/TNI/Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.
